KataData/Bisnis – 25 Februari 2026 – Alarm bahaya kelistrikan nasional berbunyi makin nyaring setelah Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) membuka data faktual lapangan. Dewan Pengawas APLSI, Joseph Pangalila, melaporkan bahwa ketersediaan batu bara di mayoritas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kini anjlok ke level kritis di bawah 10 hari operasi. Angka ini jauh di bawah level aman ideal yang seharusnya minimal 25 hari operasi.
Fakta Kritis Lapangan:
- Krisis Jawa-Bali: Di wilayah vital Jawa-Bali, tercatat hanya ada dua pembangkit yang masih memiliki stok aman (25 hari), sementara sisanya sudah dalam status kritis.
- Deadline Kuartal I: Pembangkit saat ini bertahan hidup dengan pasokan parsial. APLSI memperingatkan jika RKAB baru tidak terbit hingga akhir Maret (akhir Kuartal I), para supplier berpotensi menyetop total pengiriman karena takut melanggar batas kuota produksi sementara yang diberikan.
- Risiko IPP: Situasi ini sangat berisiko mengingat produsen listrik swasta (IPP) menopang hampir 50% dari total beban kelistrikan nasional.
Di saat swasta mulai panik, PLN melalui Direktur Manajemen Pembangkitan, Rizal Calvary, tetap bersikeras bahwa pasokan batu bara untuk PLTU masih “aman” berkat dukungan prioritas DMO pemerintah. Namun, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bakhtiar, menyanggah optimisme tersebut dengan peringatan bahwa keterlambatan administrasi RKAB secara teknis tetap menciptakan ketidakpastian logistik yang bisa mengganggu arus kas dan kepastian suplai jangka pendek.
