Bloomberg — 15 Januari 2026 — Rencana pemerintah memangkas target produksi batu bara nasional 2026 menjadi 600 juta ton memicu kekhawatiran terkait keamanan pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Menanggapi hal ini, Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) mengusulkan pembangunan fasilitas pencampuran batu bara (coal blending) sebagai solusi jangka panjang untuk mengoptimalkan cadangan dan kualitas batu bara nasional. Ketua IMEF, Singgih Widagdo, menyarankan agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengambil peran sebagai penyandang dana proyek infrastruktur ini, sejalan dengan visi kemandirian energi nasional. Selain isu infrastruktur, IMEF juga mengkritisi skema RKAB tahunan yang dinilai menyulitkan pengawasan terhadap 963 pelaku usaha, dan menyarankan kembali ke skema tiga tahunan yang lebih fleksibel namun terukur.
Sementara itu, di sisi hilir, PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memastikan bahwa tantangan distribusi pasokan batu bara ke pembangkit saat ini bukan disebabkan oleh keterlambatan RKAB, melainkan faktor cuaca ekstrem. Direktur Utama PLN IP, Bernadus Sudarmanta, mengakui tingginya curah hujan dan gelombang laut awal tahun ini sempat mengganggu pergerakan tongkang, namun menegaskan stok batu bara di PLTU masih dalam level aman dengan rata-rata 21,14 Hari Operasi Pembangkit (HOP). Klarifikasi ini meredakan kekhawatiran Asosiasi (PII) sebelumnya yang mewaspadai potensi krisis pasokan akibat pembatasan kuota produksi sementara 25% selama triwulan pertama ini.
