Bloomberg — 21 Januari 2026 — Pemerintah mengambil langkah tegas merespons bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra akhir tahun lalu. Presiden Prabowo Subianto, melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources PTAR, pengelola tambang emas Martabe yang juga merupakan anak usaha PT United Tractors Tbk UNTR. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara hari ini, menyusul hasil audit lingkungan yang menuding aktivitas perusahaan sebagai salah satu penyebab kerusakan kawasan hutan pemicu bencana.
Langkah “bersih-bersih” ini tidak hanya menyasar Martabe. Presiden mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar, terdiri dari 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas 1.010.592 hektare serta 6 badan usaha non-kehutanan. Selain PTAR, izin usaha PT North Sumatra Hydro Energy (pengelola PLTA Batang Toru), PT Ika Bina Agro Wisesa (Aceh), dan CV Rimba Jaya (Aceh) juga turut dicabut.
Selain sanksi administratif berupa pencabutan izin, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga melayangkan gugatan perdata senilai total Rp 4,8 triliun terhadap enam korporasi, termasuk PTAR. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq merinci angka tersebut mencakup kerugian lingkungan hidup sebesar Rp 4,6 triliun dan biaya pemulihan ekosistem senilai Rp 178 miliar, akibat kerusakan seluas 2.516,39 hektare di Tapanuli Utara, Tengah, dan Selatan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendukung langkah ini, menuding aktivitas Martabe telah mengurangi tutupan hutan sekitar 300 hektare dan memperburuk kualitas air sungai sejak 2017. Namun, manajemen PTAR membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa operasional mereka berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Pahu yang berbeda dengan lokasi titik banjir di DAS Garoga, serta menyebut kesimpulan penyebab banjir tersebut prematur.
