Verifikasi Pihak Ketiga

Penerbitan Kepmen ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 membawa perubahan fundamental dalam mekanisme validasi laporan reklamasi. Bagian ini membahas implikasi masa depan bagi penyusunan laporan. 1 Pergeseran dari Inspeksi Pemerintah ke Verifikasi Independen Sebelum 2025, beban verifikasi laporan sepenuhnya ada pada Inspektur Tambang (IT) pemerintah. Dengan jumlah IT yang terbatas dibandingkan ribuan IUP, proses evaluasi sering lambat. Kepmen … Read more

Format Laporan Pelaksanaan (Matrik 13 & 14)

Bagian ini menguraikan secara presisi format laporan yang diwajibkan oleh regulator. Sesuai dengan Kepmen ESDM 1827/2018 Lampiran VI, format laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi diatur dalam Matrik 13 (Struktur Laporan) dan Matrik 14 (Tabel Rekapitulasi). 1 Sistematika Laporan Naratif (Matrik 13) Laporan disusun dalam format narasi yang didukung data. Berikut adalah struktur bab per … Read more

Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi (Substansi Laporan)

Sebelum masuk ke format laporan, penyusun harus memahami substansi teknis yang dilaporkan. Laporan yang baik bukan hanya berisi tabel angka, tetapi narasi teknis yang menjelaskan metode rekayasa lingkungan yang diterapkan. Berdasarkan Lampiran VI Kepmen 1827/2018, berikut adalah komponen teknis yang wajib ada dalam substansi laporan. 1 Penatagunaan Lahan (Landscaping & Recontouring) Aktivitas ini merupakan fondasi … Read more

Perencanaan Reklamasi (Basis Pelaporan)

Sebuah laporan pelaksanaan tidak mungkin disusun dengan baik tanpa pemahaman mendalam terhadap dokumen perencanaannya. Laporan pelaksanaan pada hakikatnya adalah dokumen “deviasi”—membandingkan apa yang direncanakan dengan apa yang terealisasi. Kegagalan umum dalam pelaporan seringkali bersumber dari ketidaksesuaian fundamental dengan dokumen Rencana Reklamasi (RR) yang telah disetujui sebelumnya. 1 Dokumen Rencana Reklamasi 5 Tahunan (Matrik 2) Sesuai … Read more

Landasan Konstitusional Reklamasi

Paradigma Hukum dan Tata Kelola Lingkungan Pertambangan Indonesia 1 Landasan Filosofis dan Konstitusional Reklamasi Industri pertambangan batubara di Indonesia beroperasi di bawah mandat konstitusional yang ketat, yang menempatkan negara sebagai pemegang kuasa atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Namun, frasa “kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat … Read more

Reli Akhir Tahun HMA: Kobalt Tembus $49 Ribu, Emas dan Tembaga Menguat Tajam Menutup 2025 dengan Tren Positif

ESDM – 15 Desember 2025 — Harga Acuan Mineral Logam (HMA) Periode Kedua Desember 2025 resmi dirilis dan mayoritas komoditas menunjukkan penguatan di akhir tahun. Kobalt memimpin reli, melanjutkan tren kenaikannya hingga menembus angka $49.000, mencatatkan kenaikan hampir $1.000 per dmt. Keuntungan signifikan juga terlihat pada tembaga, aluminium, emas, dan perak. Sebaliknya, nikel mengalami sedikit … Read more

Reli Akhir Tahun HBA: Semua Jenis Batubara Melonjak, Kalori Tinggi Kembali Tembus $100 Menutup 2025 dengan Tren Positif

ESDM — 15 Desember 2025 — Menutup tahun 2025 dengan momentum yang signifikan, Harga Batubara Acuan (HBA) untuk periode kedua Desember menunjukkan tren positif yang kuat di seluruh jenis batubara. Pergerakan akhir tahun ini mencerminkan pasar yang dinamis dan adaptif yang tetap tangguh sepanjang tahun. Semua nilai kalori mencatat kenaikan harga, dengan acuan kalori tinggi … Read more

Kementerian ESDM Tutup Tiga Tambang Batu Bara Ilegal di Muara Enim, Sita 1.430 Ton dan Alat Berat

ESDM — 15 Desember 2025 — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM mengambil tindakan tegas dengan menutup tiga titik lokasi tambang batu bara ilegal di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasi-lokasi tersebut, yang berfungsi sebagai stockpile (penampungan) hasil penambangan tanpa izin, berada di Desa Penyandingan, Desa Tanjung Lalang, dan Desa Tanjung Agung, dan … Read more

Potensi Pendapatan Rp90 Triliun/Tahun dari Bea Keluar Batu Bara Diusulkan untuk Danai PLTS 100 GW

CNN — 15 Desember 2025 — Pengamat dan peneliti mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan potensi penerimaan jumbo dari bea keluar ekspor batu bara untuk mendanai proyek strategis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW. Peneliti Utama SUSTAIN, Adila Isfandiari, memproyeksikan bahwa pungutan ekspor batu bara dengan tarif sekitar 5% yang direncanakan berlaku mulai 2026 dapat menghasilkan … Read more

Satgas PKH Tagih Denda Rp38,6 T, Weda Bay Nickel Melawan dan Ajukan Keberatan

Inilah — 15 Desember 2025 — Satuan Tugas Penataan Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjatuhkan sanksi denda administratif dengan total nilai Rp38,6 triliun kepada 71 korporasi (49 sawit dan 22 tambang) yang terbukti melakukan pelanggaran penggunaan kawasan hutan. Dari total tersebut, PT Weda Bay Nickel (WBN) menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang secara terbuka mengajukan keberatan dan … Read more