Pertambangan

APNI Nilai Denda Kawasan Hutan Satgas PKH Tak Konsisten, Minta Kepastian Hukum

by

Bloomberg — 19 Desember 2025 — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyoroti ketidakseragaman pengenaan denda kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). APNI menemukan sejumlah perusahaan nikel dikenai denda meski area yang dipersoalkan berada di luar WIUP atau merupakan infrastruktur, serta perbedaan formula perhitungan antar perusahaan. Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey menilai … Read more

Revisi HPM Nikel Awal 2026: Pemerintah Bidik Royalti Kobalt, Potensi Cuan US$600 Juta

by

Bloomberg — 19 Desember 2025 — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dijadwalkan merevisi formulasi Harga Patokan Mineral (HPM) nikel pada Januari atau Februari 2026. Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, mengungkapkan bahwa poin krusial dalam revisi ini adalah penetapan royalti atas mineral ikutan, khususnya kobalt, yang selama ini belum … Read more

Bea Keluar Batu Bara Resmi Berlaku 1 Januari 2026

by

Bloomberg — 17 Desember 2025 — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bea keluar (BK) ekspor batu bara mulai diberlakukan 1 Januari 2026. Konfirmasi ini disampaikan usai Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (16/12). Tarifnya masih difinalisasi, namun diperkirakan berada di kisaran 1%–5%, dengan target tambahan penerimaan sekitar Rp20 triliun … Read more

Gandeng BIN, Ditjen Pajak Bidik Kebocoran Minerba dan Rencanakan Bea Keluar 1-5%

by

Bloomberg — 16 Desember 2025 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengambil langkah taktis dengan melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam diskusi intensif guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara (minerba). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menilai kontribusi sektor minerba yang saat ini mencapai Rp2.026 triliun (9,2% dari PDB) belum optimal jika … Read more

Proyek DME Sulit Gantikan LPG, Beban Subsidi Berisiko Bengkak hingga Rp147 Triliun

by

Bloomberg— 16 Desember 2025 — Rencana pemerintah menggantikan Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan Dimethyl Ether (DME) hasil gasifikasi batu bara diprediksi akan membebani keuangan negara secara signifikan. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, memperkirakan kebutuhan subsidi untuk proyek ini bisa tembus Rp147 triliun, melonjak drastis sekitar Rp57—Rp60 triliun dibandingkan pagu subsidi LPG saat ini yang sebesar … Read more

Harga Batu Bara Menguat, APBI Sebut Imbas Kesepakatan Tarif China-AS

by

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA) mengatakan kesepakatan penurunan tarif impor antara China dan Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu faktor kenaikan harga batu bara mendekati level USD 100 per ton. Harga batu bara pada penutupan perdagangan Rabu (14/5) berdasarkan situs tradingeconomics, tercatat mencapai USD 99 per ton. Harga batu bara mulai bangkit dari level … Read more

Evaluasi dan Kriteria Keberhasilan (Matrik 16)

by

Bagaimana pemerintah menilai apakah laporan yang diserahkan menunjukkan keberhasilan atau kegagalan? Penilaian ini bersifat kuantitatif menggunakan sistem pembobotan yang diatur dalam Matrik 16 (Lampiran VI Kepmen 1827/2018). Pemahaman terhadap kriteria ini krusial agar perusahaan dapat melakukan self-assessment sebelum laporan disubmit. 1 Metodologi Penilaian (Scoring System) Penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi dengan kategori: … Read more

Verifikasi Pihak Ketiga

by

Penerbitan Kepmen ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 membawa perubahan fundamental dalam mekanisme validasi laporan reklamasi. Bagian ini membahas implikasi masa depan bagi penyusunan laporan. 1 Pergeseran dari Inspeksi Pemerintah ke Verifikasi Independen Sebelum 2025, beban verifikasi laporan sepenuhnya ada pada Inspektur Tambang (IT) pemerintah. Dengan jumlah IT yang terbatas dibandingkan ribuan IUP, proses evaluasi sering lambat. Kepmen … Read more

Format Laporan Pelaksanaan (Matrik 13 & 14)

by

Bagian ini menguraikan secara presisi format laporan yang diwajibkan oleh regulator. Sesuai dengan Kepmen ESDM 1827/2018 Lampiran VI, format laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi diatur dalam Matrik 13 (Struktur Laporan) dan Matrik 14 (Tabel Rekapitulasi). 1 Sistematika Laporan Naratif (Matrik 13) Laporan disusun dalam format narasi yang didukung data. Berikut adalah struktur bab per … Read more