ESDM Sebut Evaluasi PT Gag Nikel Sudah Selesai, Perusahaan Belum Beroperasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan proses evaluasi terkait kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah selesai dilaksanakan. “Evaluasi sudah selesai, kami laporkan ke Pak Menteri,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno saat ditemui di DPR, Senin (15/7). Meski evaluasi sudah selesai dilakukan, … Read more

Bukit Asam (PTBA) Buka Suara soal Wacana Bea Keluar Ekspor Batu Bara RI

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menyatakan bakal mencermati lebih lanjut rencana pemerintah terkait dengan pungutan bea keluar atas ekspor batu bara yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2026. Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra menyatakan implementasi bea keluar akan berdampak pada struktur biaya pokok penjualan dan berpotensi memengaruhi daya saing batu bara Indonesia di pasar global. “Hal ini … Read more

KBLI & JENIS IZIN MINERBA

No Kode KBLI Aktivitas Usaha / Nomenklatur KBLI Nama Izin 1 7101 PERTAMBANGAN PASIR BESI IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK 2 7102 PERTAMBANGAN BIJIH BESI IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK 3 7291 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK 4 7292 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN … Read more

Bahlil Pastikan Penerbitan Persetujuan RKAB Minerba per 1 Tahun Berlaku 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) menjadi satu tahun sekali akan berlaku tahun depan. Saat ini, persetujuan RKAB berlaku setiap tiga tahun sekali melalui sistem digital e-RKAB. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 dan … Read more

Skema RKAB Berubah-ubah, Pengusaha Batu Bara Minta Administrasi Tak Dipersulit

Pengusaha batu bara mengingatkan pemerintah tak mempersulit administrasi jika mekanisme persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) kembali diubah menjadi tiap 1 tahun. Adapun, saat ini penerbitan RKAB dilakukan 3 tahun sekali melalui sistem digitalisasi, yaitu e-RKAB. Hal ini sesuai yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang … Read more

KLH Menang di Pengadilan, 4 Perusahaan Harus Bayar Ganti Rugi Rp 721 Miliar

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memenangkan empat gugatan penting atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan. Total nilai ganti rugi yang dikabulkan pengadilan mencapai lebih dari Rp 721 miliar. Pengadilan juga memerintah empat perusahaan yang terlibat untuk memulihkan lingkungan secara menyeluruh. “Putusan ini menjadi bukti hukum masih berpihak pada lingkungan. Ini adalah sinyal kuat pelaku … Read more

Jatah Produksi Tambang Dievaluasi per Tahun, Biar Tak Jor-Joran Lagi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyetujui usulan DPR RI untuk mengevaluasi jatah produksi tambang setiap tahun. Langkah itu ditempuh dengan mengubah masa berlaku rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun, agar volume produksi tidak lagi disetujui secara jor-joran tanpa mempertimbangkan kondisi pasar. “Tata kelola pertambangan harus … Read more

Pengusaha Tambang Tolak Wacana Penerbitan RKAB Setahun Sekali, Hambat Investasi

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menolak wacana pemerintah mengubah mekanisme persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) kembali menjadi tiap 1 tahun. Asal tahu saja, saat ini penerbitan RKAB dilakukan 3 tahun sekali melalui sistem digitalisasi, yaitu e-RKAB. Hal ini sesuai yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 … Read more

Bahlil Kaji Usulan DPR Kembalikan RKAB Minerba Jadi Setahun Sekali

Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan agar skema pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor mineral dan batu bara dikembalikan menjadi setahun sekali dari yang saat ini berlaku untuk 3 tahun. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Hariyadi mengatakan, setelah berlakunya pengajuan RKAB 3 tahunan tersebut, terdapat ketidaksesuaian volume produksi dengan … Read more

Pernah Ditutup, Tambang Pasir Besi Ilegal di Purworejo Kembali Beroperasi

Aktivitas tambang pasir besi ilegal di Desa Munggangsari, Kecamatan Grabag, Purworejo, Jawa Tengah kembali beroperasi setelah pernah ditutup. Bahkan, kali ini, tambang pasir besi ilegal tersebut membuat resah warga. Pasalnya, jalan di Desa Munggangsari rusak parah lantaran dilewati truk pengangkut pasir. Camat Grabag Eko Setyo Husodo saat dikonfirmasi mengaku sudah dihadapkan dengan tambang pasir besi … Read more