Penutupan Tambang

Kriteria Umum Pencapaian & objektif program penutupan tambang dapat diukur. Mengembalikan lahan terganggu akibat kegiatan tambang menjadi lahan berguna yang disepakati berdasarkan AMDAL dan kesepakatan bersama lainnya. Kesepakatan bersama dalam pengembangan lahan bekas tambang sesuai sebelum berakhirnya tambang atau aktivitas produksi. Kesepakatan penutupan tambang pada pembuatan Rencana Penutupan Tambang harus detil dan bersifat dinamik. Ketentuan … Read more

Pentingnya Penyampain RKAB dan Laporan Triwulan Bagi Pemegang IUP-OPKAngkut Jual Batubara

Pentingnya penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Laporan Triwulan bagi perusahaan pemegang ijin IUP-OPK pengangkutan dan penjualan adalah sebagai syarat mutlak dalam perpanjangan IUP-OPK Pengangutan dan Penjualan sesuai dengan peryaratan perpanjangan yang di tetapkan oleh Direktorat Mineral dan Batubara yang harus melampirkan : Realisasi RKAB selamat 2 (dua) Tahun terakhir Laporan Kegiatan Pengangkutan … Read more

Keterkaitan Kelas Sungai Dengan Kegiatan Tambang

Dalam konteks pertambangan di Indonesia, pemerintah mengelompokkan sungai berdasarkan Kelas Air untuk menentukan sejauh mana air limbah tambang boleh dibuang ke badan air tersebut. Aturan utamanya saat ini mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut adalah rincian klasifikasi kelas sungai dan peraturan terkait kegiatan tambang: 1. Klasifikasi … Read more

Sistem pemantauan SPARING dan Lahan Basah Buatan

Dokumen untuk pengajuan Persetujuan Teknis

Sistem pemantauan SPARING dan daftar tanaman yang direkomendasikan untuk Lahan Basah Buatan (Constructed Wetlands) sesuai standar pemerintah. 1. Sistem SPARING (Sistem Pemantauan Air Limbah Real-Time) Sesuai dengan Permen LHK No. 80 Tahun 2011 dan perubahannya, industri pertambangan wajib mengintegrasikan sensor digital di titik penataan (outfall). Cara Kerja Sistem: Parameter yang Wajib Dipantau secara Real-time: 2. … Read more

Standar Teknologi untuk air limpah pertambangan oleh pemerintah

Dokumen untuk pengajuan Persetujuan Teknis

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan standar teknologi dan baku mutu yang ketat untuk pengelolaan air limbah pertambangan. Fokus utamanya adalah mencegah pencemaran lingkungan, terutama terkait Air Asam Tambang (AAT) dan padatan tersuspensi. Berikut adalah rincian standar teknologi dan regulasi yang berlaku: 1. Dasar Regulasi Utama 2. Standar Teknologi Pengolahan … Read more

GLOBAL COAL UPDATE: Ancaman Oversupply Struktural, RI Perketat DMO, India & China Alami Anomali

SXCoal/Reuters — 20 Januari 2026 — Pasar batu bara global tengah memasuki fase krusial di awal 2026. Tekanan oversupply (kelebihan pasokan) dan transisi energi di negara-negara konsumen utama menciptakan tantangan struktural bagi harga komoditas dan penerimaan negara eksportir seperti Indonesia. Berikut adalah ringkasan perkembangan pasar global terkini:📉 GLOBAL: Era Harga US$ 80 & Ancaman Pendapatan … Read more

IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)

Dalam melakukan suatu usaha maka dibutuhkan dokumen-dokumen penting seperti dokumen perizinan dan pendirian usaha. Untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan, maka Izin usaha Jasa Pertambangan harus menjadi syarat penting dan  utama untuk dimiliki oleh perusahaan tersebut. Izin usaha untuk jasa pertambangan ini sangat diperlukan karena pertambangan adalah kegiatan mengolah berbagai … Read more

PERSYARATAN PERMOHONAN IUP OPK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL

1 Profil Perusahaan dengan Mencantumkan: A. Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan – Pertambangan dan Perdagangan (pengolahan komoditas mineral yang dituju) – Susunan Direksi Perusahaan – Pemegang Saham B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) C. SIUP D. Surat Keterangan Domosili E. Tanda Daftar Perusahaan F. Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dari yang Berwenang 2 MOU / Perjanjian … Read more