Regulasi

⚠️ ENERGY EMERGENCY: Stok Batu Bara PLTU Kritis

by

KataData/Bisnis – 25 Februari 2026 – Alarm bahaya kelistrikan nasional berbunyi makin nyaring setelah Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) membuka data faktual lapangan. Dewan Pengawas APLSI, Joseph Pangalila, melaporkan bahwa ketersediaan batu bara di mayoritas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kini anjlok ke level kritis di bawah 10 hari operasi. Angka ini jauh di … Read more

ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

by

Dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ada tujuh asas hukum pertambanganmineral dan batubara. Ketujuh asas itu meliputi: 1. Manfaat Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubaradapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep … Read more

Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

by

Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 30 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WP sendiri ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan … Read more

Kewajiban Keuangan (PNBP) Perusahaan Tambang

by

Dasar Hukum Surat Edaran Dirjen                 tentang Optimalisasi PNBP                 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan dan Pemasaran terhadap para   pemegang IUP Bentuk Usaha Pertambangan Umum Jenis PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum      – 4% Pemerintah Pusat       – 6% Pemerintah Daerah Jenis Kewajiban Keuangan Perusahaan Pertambangan PAJAK PNBP PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH Pajak Penghasilan … Read more

Mengamankan Masa Depan Tambang: 5 Hal Krusial yang Wajib Diketahui Tentang Perpanjangan IUP OP Batubara

by

Mendekati masa akhir izin operasional tambang sering kali menjadi periode dengan tensi tinggi bagi manajemen perusahaan. Ketidakpastian mengenai keberlanjutan operasional bukan hanya mengancam arus kas, tetapi juga memicu risiko sistemik terhadap investasi jangka panjang yang telah ditanamkan selama berdekade. Dalam lanskap regulasi yang semakin ketat, memitigasi risiko diskualifikasi administratif bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan … Read more

PERSYARATAN PERMOHONAN IUP OPK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA

by

O PERSYARATAN 1 Profil Perusahaan dengan Mencantumkan : A. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan yang maksud dan tujuan bergerak dibidang : Pertambangan Dan Perdagangan Hasil Pertambangan batubara – Susunan Direksi Perusahaan – Susunan Pemegang Saham B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) C. SIUP/BKPM (PMA) (salah satu bidang usahanya bergerak dibidang perdagangan batubara) D. Tanda … Read more

PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)

by

1 Surat Permohonan 2 Lampiran A Lampiran permohonan – Foto copy Akta Perubahan Terakhir – Foto copy Tanda Daftar Perusahaan – Foto copy Surat Keterangan Domisili Tenaga Ahli – Foto copy KTP/IMTA – Foto copy Ijasah – Foto copy sertifikat keahlian – Curicullum Vitae (CV) – Surat Pernyataan Tenaga Ahli B Lampiran laporan keuangan C … Read more

PERBEDAAN PERATURAN PERTAMBANGAN LAMA DAN BARU

by

No UNDANG-UNDANG NO. 11 TH 1967 UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 1 – Kekayaan Tambang disebut bahan galian- Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah (pasal 1) –    Kekayaan tambang disebut Mineral dan Batubara- Dikuasai negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan /atau pemerintah daerah (pasal 4)- Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan Batubara untuk kepentingan nasional – Pemerintah berwenang menetapkan … Read more