Regulasi

Penghentian Sementara Kegiatan Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus

by

Menurut Pasal 113 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), suatu kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dapat diberhentikan sementara, tanpa mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK, apabila terjadi: 1. keadaan kahar; 2. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan … Read more

Pengertian Hukum Pertambangan

by

Hukum pertambangan adalah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan subyek hukum lain dengan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pertambangan yang mencakup masalah pengusahaan izin pengelolaan dan tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan pertambangan, penindakan jika terjadi sengketa dalam kotrak yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 pertambangan di Indonesia dikuasai oleh negara … Read more

Rekonsiliasi IUP

by

REKONSILIASI IUP CNC Tahap I NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL BANTEN GORONTALO JABAR JATENG DIY JATIM KALBAR KALTENG KALTIM KALSEL MALUKU MALUT NTB NTT PAPUA PAPUA BARAT SULSEL SULTENG SULUT SULTRA     CNC Tahap II    CNC Tahap III    CNC Tahap IV CNC Tahap V CNC Tahap VI CNC Tahap … Read more

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

by

IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). … Read more

BOCORAN Vietnam dan Inggris, Harta Karun Emas Besar Terpendam di Dasar Sungai Musi: Belum Ditemukan

by

Bukan rahasia lagi jika Indonesia menang dikenal sebagai negara yang penuh dengan kekayaan seperti emas dan barang tambang lainnya.  Namun, tahukah Anda jika di Indonesia ternyata juga penuh dengan harta karun terpendam yang terkubur di bawah tanah di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh media Inggris Daily Mail, dan media asal Vietnam 24h.com.vn. Kedua media asing … Read more

Wilayah Usaha Pertambangan

by

Pasal 1 ayat 30 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WP sendiri ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata … Read more

Pengumuman C&C Tahap Ke VIII

by

PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP PENGUMUMAN REKONSILIASI IUP Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-delapan sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain : Wilayah IUP tidak tumpang tindih; Dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi IUP yang diumumkan, dalam waktu 30 hari setelah pengumuman ini … Read more

Izin Usaha Pertambangan Khusus

by

Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pasal 76UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa IUPK terdiri atas dua tahap: a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan … Read more

Pengumuman C&C Tahap Ke VII DAN PEMBATALAN STATUS C&C

by

 16 Oktober 2012 22:48:37 Pengumuman C&C Tahap Ke VII DAN PEMBATALAN STATUS C&C PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP PENGUMUMAN C&C TAHAP KE VIIDAN PEMBATALAN STATUS C&C Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-tujuh sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain : Wilayah IUP tidak tumpang … Read more

Biaya Penyesuaian Dengan Perhitungan Pengurangan HPB

by

Biaya Penyesuaian Dengan Perhitungan Pengurangan HPBPenjualan Batubara Dalam Satu Pulau Sampai Dengan Pengguna Akhir A. Biaya AngkutanA.1. Biaya Angkutan Tongkang (barge)No Wilayah Biaya Barging (USD/ton/mile)1 Sumatera 0.052 Kalimantan Selatan 0.0353 Kalimanatan Tengah 0.034 Kalimantan Timur 0.25 kalimanatan Barat 0.03 A.2. Biaya Angkut Kapal (Vessel)No Jenis Biaya Vessel (USD/ton/mile)1 Capseize 0.0032 Panamax 0.00343 Handymax 0.00374 Handy … Read more