Pasal 1 ayat 30 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WP sendiri ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata … Read more
PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP PENGUMUMAN REKONSILIASI IUP Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-delapan sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain : Wilayah IUP tidak tumpang tindih; Dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi IUP yang diumumkan, dalam waktu 30 hari setelah pengumuman ini … Read more
Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pasal 76UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa IUPK terdiri atas dua tahap: a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan … Read more
16 Oktober 2012 22:48:37 Pengumuman C&C Tahap Ke VII DAN PEMBATALAN STATUS C&C PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP PENGUMUMAN C&C TAHAP KE VIIDAN PEMBATALAN STATUS C&C Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-tujuh sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain : Wilayah IUP tidak tumpang … Read more
Biaya Penyesuaian Dengan Perhitungan Pengurangan HPBPenjualan Batubara Dalam Satu Pulau Sampai Dengan Pengguna Akhir A. Biaya AngkutanA.1. Biaya Angkutan Tongkang (barge)No Wilayah Biaya Barging (USD/ton/mile)1 Sumatera 0.052 Kalimantan Selatan 0.0353 Kalimanatan Tengah 0.034 Kalimantan Timur 0.25 kalimanatan Barat 0.03 A.2. Biaya Angkut Kapal (Vessel)No Jenis Biaya Vessel (USD/ton/mile)1 Capseize 0.0032 Panamax 0.00343 Handymax 0.00374 Handy … Read more
Januari 2014 April 2014
Kebijakan ini pun menuai tanggapan internasional. Salah satunya datang dari Jepang dimana Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji telah mengirimkan surat untuk Menteri ESDM Arifin Tasrif. Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia menyampaikan dalam surat tersebut, Duta Besar Jepang untuk Indonesia meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali kebijakan larangan ekspor batubara tersebut. Dalam surat tersebut, Kedubes Jepang … Read more
No Kode KBLI Aktivitas Usaha / Nomenklatur KBLI Nama Izin 1 07101 PERTAMBANGAN PASIR BESI IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN 2 07102 PERTAMBANGAN BIJIH BESI IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN 3 07291 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN 4 07292 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN … Read more
No Judul Pembaharuan Lampiran 1 Format Laporan Eksplorasi Akhir dan/atau Laporan Eksplorasi LanjutanFormat Laporan Eksplorasi Akhir dan/atau Laporan Eksplorasi Lanjutan (Dalam rangka Permohonan Perluasan) 02 Dec 2022 Lihat File 2 Format Dokumen Rencana Kerja Perluasan WIUP atau WIUPKFORMAT DOKUMEN RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP ATAU WIUPK 02 Dec 2022 Lihat File 3 Format Surat Permohonan Perluasan … Read more
DAFTAR JENIS PERIZINAN MINERBA DAN TURUNANNYA NO IZIN KOMODITAS SUB IZIN Status Permohonan 1 IUP dan Perpanjangannya Mineral Non Logam dan Batuan 1 Pemberian Izin baru 2 Peningkatan 3 Perpanjangan 4 Pengakhiran karena pengembalian (eksplorasi) 5 Pengakhiran karena … Read more