PERSYARATAN PERMOHONAN IUP OPK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL

1 Profil Perusahaan dengan Mencantumkan: A. Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan – Pertambangan dan Perdagangan (pengolahan komoditas mineral yang dituju) – Susunan Direksi Perusahaan – Pemegang Saham B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) C. SIUP D. Surat Keterangan Domosili E. Tanda Daftar Perusahaan F. Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dari yang Berwenang 2 MOU / Perjanjian … Read more

PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI EKSPOR TERDAFTAR (ET) PEMILIKTAMBANG (PRODUK PERTAMBANGAN)

1 Surat Permohonan 2 Salinan Sertifikat IUP Operasi Produksi CNC (atau sedang dalam pemrosesan Sertifikat CNC yang dibuktikan dengan fotocopy salinan tanda terima checklist) 3 Surat Pakta Intregritas 4 Nota Kesepahaman dengan pemegang IU OP atau IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian apabila bekerjasama dalam rangkan pembangunan fasilitas pengolahan dan Pemurnian 5 Dokumen Rencana Kerja Pembangunan … Read more

Perizinan Jual Beli Batubara

Ada 2 (dua) jenis Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (“IUPK OP”) yaitu: (i) IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan dan (ii) IUPK OP Pengolahan dan Pemurnian. 1.    Kebolehan Membeli Batubara di Depo Container Menurut Hukum Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan disebutkan pihak-pihak yang dapat menjual mineral dan/atau batubara, yaitu (i) pemegang Izin Usaha … Read more

Tata Cara Penetapan Harga Patokan Batubara Jenis Tertentu dan BatubaraUntuk Keperluan Tertentu

Peraturan Direktur jenderal Mineral dan Batubara no 480 K/30/DJB/2014 Harga Patokan Batubara (HPB) adalah harga patokan batubara untuk steam (thermal ) coal dan cooking (metallugircal) coal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Harga Batubara adalah harga batubara yang disepakati antara penjual dan pembeli batubara pada saat tertentu. Perusahaan adalah pemegang Perjanjian Kerjasama Pengusahaan … Read more

PERATURAN K-3 PERTAMBANGAN UMUM

DASAR HUKUM PENGAWASAN K3 :   A.  UNDANG – UNDANG NO.11 TH 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan NO.  1 TH 1970 tentang Keselamatan Kerja NO. 32 TH 2002 tentang Pemerintahan Daerah  B.  PERATURAN PEMERINTAH  NO.32 TH 1969 tentang Pelaksanaan UU No 11 Th 1967  NO.19 TH 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan K3     Pertambangan … Read more

Aset yang Wajib Dimiliki Pemegang IUP

Cara Gampang Check-in Offline PeduliLindungi, Berguna Saat Susah Sinyal

Pengaturan baru mengenai kepemilikan IUP pada UU 4 Tahun 2009 menjadi sangat ketat dibanding UU 11 Tahun 1967, hal ini disebabkan pemegang izin (KP) berada banyak pada para pihak yang tidak kompeten dalam pengusahaan pertambangan, dan bahkan ada yang memanfaatkan perizinan menjadi hanya komoditi dagang. Prinsipnya pemberian izin usaha pertambangan tersebut adalah kepada orang/perusahaan yang … Read more

Biaya Penyesuaian Untuk Perhitungan Penambahan HPB

Biaya Penyesuaian Untuk Perhitungan Penambahan HPB Penjualan Batubara Secara Cost Insurance Freight atau Cost and Freight A. Biaya Angkutan A.1. Biaya Angkutan Tongkang (barge) No Wilayah Biaya Barging (USD/ton/mile) 1 Sumatera 0.05 2 Kalimantan Selatan 0.035 3 Kalimanatan Tengah 0.03 4 Kalimantan Timur 0.2 5 kalimanatan Barat 0.03 A.2. Biaya Angkut Kapal (Vessel) No Jenis … Read more

PERSYARATAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS (PERTEK) IZIN PINJAM PAKAIKAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

IUP Operasi Produksi Rencana Kerja dengan dilengkapi Peta Penggunaan Lahan dan Laporan Eksplorasi Detail Bukti Pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi/Operasi produksi/Royalty Dokumen Analisi Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Dokumen dan Persetujuan/Pengesahan Studi Kelayakan Rencana Produksi dan Penjualan Rekomendasi Gubernur/Bupati Surat Pernyataan Belum Produksi untuk IUP Operasi Produksi Surat … Read more