Regulasi

Aturan AMDAL dan Persetujuan Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Batubara di Indonesia hingga 2025

by
Memiliki Pesona yang Menawan, Inilah Daftar 3 Pulau Eksotis di Sekitar Lombok

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen krusial dalam sistem perizinan lingkungan di Indonesia, khususnya untuk sektor yang berdampak besar seperti pertambangan batubara. Fungsi utama AMDAL adalah memastikan bahwa setiap rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar pada lingkungan telah melalui proses kajian, mitigasi, dan pemantauan lingkungan secara sistematis sebelum aktivitas dimulai. Sejalan dengan itu, … Read more

Rencana Penutupan Tambang Batubara di Indonesia

by
Memiliki Pesona yang Menawan, Inilah Daftar 3 Pulau Eksotis di Sekitar Lombok

Dalam satu dekade terakhir, isu penutupan tambang di sektor pertambangan batubara Indonesia menjadi semakin krusial, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kebutuhan akan transisi energi bersih. Penutupan tambang tidak sekadar soal menghentikan operasi produksi, melainkan melibatkan proses teknis dan administratif yang kompleks, serta berkaitan erat dengan aspek regulasi, lingkungan, ekonomi, sosial, … Read more

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di Indonesia

by
Memiliki Pesona yang Menawan, Inilah Daftar 3 Pulau Eksotis di Sekitar Lombok

Industri pertambangan di Indonesia terus berkembang seiring kebutuhan dunia akan mineral dan batu bara yang makin tinggi. Namun, pertumbuhan sektor ini diiringi oleh kompleksitas regulasi serta tuntutan akan praktik pertambangan yang profesional, berkelanjutan, dan taat hukum. Salah satu aspek krusial yang mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam operasi pertambangan adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). IUJP … Read more

Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan di Indonesia:

by
Memiliki Pesona yang Menawan, Inilah Daftar 3 Pulau Eksotis di Sekitar Lombok

Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan (disingkat IPP) merupakan komponen penting dalam tata kelola pertambangan Indonesia, di mana peran serta regulasi ketat menjadi landasan untuk memastikan aktivitas pengangkutan dan penjualan hasil tambang berlangsung secara legal, transparan, dan akuntabel. Industri pertambangan Indonesia memiliki dampak ekonomi yang vital, namun rentan terhadap praktik ilegal dan tata kelola … Read more

Sistem Pelaporan Digital: MinerbaOne dan Implementasinya

by
Memiliki Pesona yang Menawan, Inilah Daftar 3 Pulau Eksotis di Sekitar Lombok

1. Penggunaan Sistem MinerbaOne MinerbaOne adalah backbone sistem informasi digital single entry untuk pengajuan, evaluasi, pelaporan RKAB & pelaporan kegiatan usaha tambang. Sistem ini terintegrasi dengan berbagai platform (MODI, EPNBP, MOMS) dan dipakai wajib mulai 1 Oktober 2025. 2. Peluang & Tantangan Pelaku Usaha

Regulasi Utama Sektor Minerba Per Oktober 2025

by
Memiliki Pesona yang Menawan, Inilah Daftar 3 Pulau Eksotis di Sekitar Lombok

Perubahan regulasi di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia terus mengalami percepatan dan penyesuaian sejalan dengan dinamika global, kebutuhan nasional, serta tuntutan tata kelola yang lebih baik. Tahun 2025 menjadi tonggak penting dengan hadirnya berbagai peraturan baru dan revisi signifikan di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri. Regulasi-regulasi ini memberikan dampak strategis … Read more

⚖️ Aturan RKAB Baru: Kuota Tambang ‘Otomatis Disetujui’ Jika Menteri Tak Respons 8 Hari

by

Bloomberg – 10 Oktober 2025 — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi menetapkan masa berlaku RKAB pertambangan menjadi satu tahun, lewat Permen ESDM No. 17 Tahun 2025 yang diundangkan pada 3 Oktober 2025. Beleid ini mempercepat proses persetujuan RKAB dan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Evaluasi dan revisi RKAB dibatasi maksimal tiga kali dan harus … Read more

Undang-Undang Terbaru: UU No. 2 Tahun 2025 (Perubahan Keempat UU 4/2009 Minerba)

by
Memiliki Pesona yang Menawan, Inilah Daftar 3 Pulau Eksotis di Sekitar Lombok

Pokok-Pokok Perubahan UU No. 2 Tahun 2025 Pembaruan fundamental pada UU Nomor 2 Tahun 2025 berfokus pada perluasan kelompok penerima hak Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), penyelarasan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga penyesuaian tata kelola penerimaan negara. Regulasi ini menekankan hak prioritas atas WIUP ke koperasi, badan usaha kecil dan menengah (UKM), serta badan usaha … Read more