Dokumen Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan, yang merupakan Lampiran II dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1827 K/30/MEM/2018, merepresentasikan sebuah kerangka kerja regulasi yang komprehensif dan terperinci bagi industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pedoman ini tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan teknis, tetapi juga sebagai manifestasi dari filosofi pemerintah dalam … Read more
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1827 K/30/MEM/2018, khususnya Lampiran VI, menetapkan pedoman teknis yang komprehensif untuk pelaksanaan reklamasi, pascatambang, dan pascaoperasi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di sektor mineral dan batubara. Regulasi ini berfungsi sebagai kerangka kerja operasional yang mendefinisikan siklus hidup penuh dari … Read more
Identifikasi Resmi dan Kedudukan Hukum Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 1827 K/30/MEM/2018, tertanggal 7 Mei 2018. Judul resminya adalah “Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara”. Statusnya bukan sebagai undang-undang yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pedoman menteri yang mengikat dan bersifat operasional. Pedoman ini menerjemahkan undang-undang … Read more
“Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara,” yang merupakan Lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018. Pedoman ini menetapkan kerangka kerja komprehensif yang wajib diimplementasikan oleh seluruh pemegang izin usaha pertambangan serta kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di Indonesia. Analisis ini … Read more
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 1827 K/30/MEM/2018, khususnya Lampiran I, merupakan instrumen regulasi fundamental yang membentuk kerangka kerja akuntabilitas dan profesionalisme dalam industri pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Dokumen ini menetapkan pedoman terperinci untuk permohonan, evaluasi, dan pengesahan personel teknis kunci, yang secara efektif membangun hierarki tanggung jawab … Read more
Bisnis – 26 September 2025 — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan seluruh perusahaan tambang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) melalui aplikasi MinerbaOne mulai 1 Oktober 2025. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Tri Winarno menjelaskan bahwa modul RKAB di MinerbaOne akan diluncurkan setelah aturan menteri terkait resmi terbit. Saat … Read more
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan aturan baru soal harga patokan mineral (HPM) dan harga patokan batu bara (HPB). Aturan ini memberi ruang bagi perusahaan tambang untuk menjual komoditas di bawah harga patokan. Namun, kewajiban pajak dan royalti tetap dihitung berdasarkan HPM maupun HPB. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor … Read more
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengizinkan pelaku usaha menjual komoditas mineral dan batu bara di bawah harga patokan mineral (HPM) dan harga patokan batu bara (HPB). Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 yang diteken pada 8 Agustus 2025. Beleid ini mencabut Kepmen ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025. Kepmen ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang IUP/IUPK … Read more
No Kode KBLI Aktivitas Usaha / Nomenklatur KBLI Nama Izin 1 7101 PERTAMBANGAN PASIR BESI IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK 2 7102 PERTAMBANGAN BIJIH BESI IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK 3 7291 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK 4 7292 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN … Read more
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) menjadi satu tahun sekali akan berlaku tahun depan. Saat ini, persetujuan RKAB berlaku setiap tiga tahun sekali melalui sistem digital e-RKAB. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 dan … Read more