Wilayah Pencadangan Negara
Menurut Pasal 1 ayat 33 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Pencadangan Negara…
Wilayah Pertambangan Rakyat
Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari…
ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara.…
Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 30 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah…
PERSYARATAN PERMOHONAN IUP OPK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA
O PERSYARATAN 1 Profil Perusahaan dengan Mencantumkan : A. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan yang maksud dan tujuan bergerak…
PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)
1 Surat Permohonan 2 Lampiran A Lampiran permohonan – Foto copy Akta Perubahan Terakhir – Foto copy Tanda Daftar Perusahaan…
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)
1 Surat Permohonan 2 Lampiran A Lampiran permohonan – Foto copy NPWP – Foto copy Akta Pendirian Perusahaan – Foto…
PERSYARATAN PENGAJUAN REGISTRASI CnC
Berita Acara Hasil Rekonsiliasi SK Pecadangan Wilayah (legalisir asli) SK Eksplorasi (legalisir asli) IUP Operasi Produksi (legalisir asli) Tanda Daftar…
Indonesian Coal Contractors Second Generation
B. Second Generation 1 Antang Gunung Meratus Atang Latif (18%) PT. Baramulti (50%) Omar Putihrai (23%) Iwan Suhardiman (7%) Anthony…
PERSYARATAN PERMOHONAN PENAMBAHAN KERJASAMA DALAM KEGIATAN IUP OPKPENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERAL
1 MOU/Perjanjian Jual Beli Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus Dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku, dgn data…
