Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi Hingga Akhir 2026 di Tengah Minyak $100+; Pakar Sebut Mitigasi WFH Hanya ‘Gimmik’

Bloomberg Technoz/BBC – 6 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan jaminan tegas bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, meskipun eskalasi di Timur Tengah telah mendorong minyak mentah Brent menembus US$110 per barel. Pemerintah telah menguji ketahanan APBN dengan asumsi rata-rata US$100 per barel, memproyeksikan bahwa defisit—yang saat ini berada di Rp240,1 triliun (0,93% dari PDB pada Kuartal I)—dapat dijaga ketat pada level 2,92%. Sebagai tameng ekonomi, pemerintah mengandalkan bantalan Saldo Anggaran Lebih (SAL) raksasa sebesar Rp420 triliun dan ekspektasi windfall pendapatan dari ekspor batu bara dan mineral. Sementara itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi masih dalam tahap evaluasi aktif.

Guna menekan konsumsi nasional, pemerintah mengumumkan kebijakan wajib Work-From-Home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN non-esensial serta pembatasan operasional di lembaga-lembaga negara. Sebagai contoh, DPR mulai membatasi penggunaan listrik dan lift pasca pukul 18.00 WIB guna menghemat estimasi biaya bahan bakar sebesar Rp1,5 miliar. Opsi mitigasi lainnya mencakup pemangkasan hari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari sepekan, yang berpotensi menghemat Rp40 triliun per tahun. Langkah-langkah domestik ini sejalan dengan respons kepanikan global; Vietnam baru-baru ini memangkas pajak bahan bakar, Myanmar menerapkan sistem penjatahan BBM berbasis kode QR dengan batas volume mingguan yang ketat, dan Thailand mulai menguras cadangan strategisnya sembari mewajibkan suhu AC sektor publik dijaga di atas 26°C.

Kendati demikian, pakar kebijakan publik dan ekonom melontarkan kritik keras terhadap taktik mitigasi pemerintah. Analis menyoroti bahwa setiap kenaikan US$1 harga minyak global akan membebani subsidi negara sebesar Rp6,8 triliun. Para pakar dari Celios, CORE, dan Monash University melabeli kebijakan WFH satu hari tersebut sebagai sekadar “gimmik”, mengingat tingginya ketergantungan Indonesia yang mengimpor 1 juta barel minyak per hari dan 80% kebutuhan LPG-nya. Alih-alih pemotongan superfisial, mereka mendesak pemerintah untuk mengeksekusi reformasi struktural yang berani. Tuntutan utama mencakup pengetatan sasaran subsidi 8,5 juta ton (Rp82 triliun) LPG 3kg—yang saat ini banyak dinikmati kelas menengah—serta mempercepat transisi ke energi terbarukan dan kendaraan listrik (EV) guna mengurangi ketergantungan impor secara fundamental.

Author: Mata Bumi