Persyaratan ini mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan (KK, PKP2B, IUP, IUPK, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian) untuk menyusun basis data spasial yang sangat detail dan terstruktur. 1. Penyusunan Basis Data Spasial (Shapefiles) Para pemegang izin harus membuat basis data spasial dalam format Shapefile (*.Shp) untuk kegiatan Reklamasi dan Pascatambang yang dilakukan sebelum, selama (2022), … Read more
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025, yang ditetapkan pada 23 Oktober 2025, menandai sebuah pergeseran fundamental dalam kerangka regulasi yang mengatur reklamasi dan pascatambang di sektor pertambangan mineral dan batubara Indonesia. Dokumen ini memperkenalkan serangkaian pedoman teknis yang komprehensif dengan tujuan utama untuk mewujudkan pelaksanaan yang terstandar secara nasional … Read more
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1827 K/30/MEM/2018, khususnya Lampiran VI, menetapkan pedoman teknis yang komprehensif untuk pelaksanaan reklamasi, pascatambang, dan pascaoperasi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di sektor mineral dan batubara. Regulasi ini berfungsi sebagai kerangka kerja operasional yang mendefinisikan siklus hidup penuh dari … Read more
Lanskap Regulasi Reklamasi Tambang Indonesia Bagian ini menetapkan konteks krusial, dengan argumen bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 1827.K/30/MEM/2018 merupakan puncak dari evolusi signifikan dalam pendekatan Indonesia terhadap liabilitas lingkungan pertambangan. Regulasi ini menandai pergeseran dari model reaktif dengan penegakan yang lemah ke model yang menuntut perencanaan proaktif dan jaminan … Read more