Dalam konteks pertambangan di Indonesia, pemerintah mengelompokkan sungai berdasarkan Kelas Air untuk menentukan sejauh mana air limbah tambang boleh dibuang ke badan air tersebut. Aturan utamanya saat ini mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut adalah rincian klasifikasi kelas sungai dan peraturan terkait kegiatan tambang: 1. Klasifikasi … Read more
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan standar teknologi dan baku mutu yang ketat untuk pengelolaan air limbah pertambangan. Fokus utamanya adalah mencegah pencemaran lingkungan, terutama terkait Air Asam Tambang (AAT) dan padatan tersuspensi. Berikut adalah rincian standar teknologi dan regulasi yang berlaku: 1. Dasar Regulasi Utama 2. Standar Teknologi Pengolahan … Read more
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen krusial dalam sistem perizinan lingkungan di Indonesia, khususnya untuk sektor yang berdampak besar seperti pertambangan batubara. Fungsi utama AMDAL adalah memastikan bahwa setiap rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar pada lingkungan telah melalui proses kajian, mitigasi, dan pemantauan lingkungan secara sistematis sebelum aktivitas dimulai. Sejalan dengan itu, … Read more
Pertambangan di Indonesia memiliki tata kelola perizinan dan penataan wilayah yang sangat kompleks dan teregulasi ketat. Salah satu istilah penting yang sering muncul dalam berbagai dokumen peraturan serta praktik teknis adalah ‘Wilayah Proyek’. Istilah ini kerap dianggap tumpang tindih atau bahkan sering disamakan dengan istilah lain seperti Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha … Read more
Identifikasi Resmi dan Kedudukan Hukum Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 1827 K/30/MEM/2018, tertanggal 7 Mei 2018. Judul resminya adalah “Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara”. Statusnya bukan sebagai undang-undang yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pedoman menteri yang mengikat dan bersifat operasional. Pedoman ini menerjemahkan undang-undang … Read more