Kontan – 07 Oktober 2025 — Pemerintah resmi menerbitkan PP No. 39 Tahun 2025 sebagai turunan UU No. 2/2025 Minerba, menggantikan PP No. 96/2021, dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 11 September 2025. Aturan ini memperluas partisipasi koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan dalam kegiatan pertambangan dan hilirisasi. Melalui Pasal 26F, WIUP dapat diberikan secara prioritas … Read more
Studi kelayakan merupakan tahap kritis dalam siklus hidup proyek pertambangan batubara di Indonesia. Keberadaan studi kelayakan tidak hanya wajib secara regulasi sebagai syarat peralihan dari tahap eksplorasi menuju operasi produksi, namun juga menjadi dasar semua perencanaan teknis, pengelolaan lingkup lingkungan, hingga proyeksi keekonomian tambang. Pemerintah telah mengatur secara rinci mengenai format, tata cara penyusunan, evaluasi, … Read more
Reklamasi tambang merupakan proses esensial yang wajib dilakukan oleh setiap entitas pertambangan untuk memastikan pemulihan dan fungsi lahan bekas tambang agar kembali optimal sesuai peruntukan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Di tengah masifnya kegiatan pertambangan, baik mineral maupun batu bara di Indonesia, kebijakan reklamasi dan pascatambang telah menjadi perhatian utama pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat. Pentingnya … Read more
Dalam satu dekade terakhir, isu penutupan tambang di sektor pertambangan batubara Indonesia menjadi semakin krusial, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kebutuhan akan transisi energi bersih. Penutupan tambang tidak sekadar soal menghentikan operasi produksi, melainkan melibatkan proses teknis dan administratif yang kompleks, serta berkaitan erat dengan aspek regulasi, lingkungan, ekonomi, sosial, … Read more
Industri pertambangan di Indonesia terus berkembang seiring kebutuhan dunia akan mineral dan batu bara yang makin tinggi. Namun, pertumbuhan sektor ini diiringi oleh kompleksitas regulasi serta tuntutan akan praktik pertambangan yang profesional, berkelanjutan, dan taat hukum. Salah satu aspek krusial yang mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam operasi pertambangan adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). IUJP … Read more
Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan (disingkat IPP) merupakan komponen penting dalam tata kelola pertambangan Indonesia, di mana peran serta regulasi ketat menjadi landasan untuk memastikan aktivitas pengangkutan dan penjualan hasil tambang berlangsung secara legal, transparan, dan akuntabel. Industri pertambangan Indonesia memiliki dampak ekonomi yang vital, namun rentan terhadap praktik ilegal dan tata kelola … Read more
Informasi korporasi umum Akta pendirian dan anggaran dasar Akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahannya atau dokumen yang setara dan akta-akta tersebut telahmendapat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Ada atau tidak joint venture atau perjanjian pemegang saham Komposisi pemegang saham beserta kronologis dan persetujuan dari pejabat penerbit IUP Operasi … Read more
Saat ini, industri pertambangan batubara sangat profitable karena harga jual (coal sales) batubara yang sangat tinggi, dimana Harga Batubara Acuan (HBA) September 2021 sebesar 150,30 USD/MT, tertinggi sepanjang masa, jika dibandingkan dengan rerata HBA tahun 2020 sebesar 58,15 USD/MT, kenaikan harga tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan batubara untuk PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) di negara China dan … Read more