Pemerintah Rombak HPM Nikel: Kobalt dan Besi Akan Dihargai di Tengah Penolakan Smelter

NIKELID – April 8, 2026 – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan perombakan strategis terhadap Harga Patokan Mineral (HPM) nikel dengan berencana memasukkan mineral ikutan seperti kobalt dan besi ke dalam valuasi resmi. Sejalan dengan arahan Menteri Bahlil Lahadalia untuk memaksimalkan penerimaan negara, revisi ini bertujuan memberikan nilai ekonomi yang jelas pada mineral yang turut terekstraksi bersama nikel namun sebelumnya tidak dihargai. Langkah ini sangat didukung oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), karena monetisasi mineral ikutan ini diproyeksikan akan mendongkrak harga acuan dasar secara signifikan dan menguntungkan operator tambang hulu.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno mengonfirmasi bahwa perubahan mendasar akan berfokus pada formula perhitungan, bukan pada proses administratif penerbitannya. HPM akan tetap diumumkan secara rutin dua minggu sekali, dengan mengacu pada indeks pasar global seperti London Metal Exchange (LME) yang disesuaikan dengan faktor koreksi tertentu. Meski demikian, rumusan matematis pasti untuk mengintegrasikan kobalt dan besi masih dalam tahap kajian intensif. Pemerintah tengah menghitung presisi dampak formula baru ini terhadap biaya dan nilai tambah agar tidak mengganggu stabilitas ekosistem pertambangan dan pengolahan secara luas.

Pergeseran regulasi ini memicu potensi benturan antara penambang hulu dan pabrik pengolahan hilir. Walaupun mengutip pendapatan ekstra dari kobalt dan besi selaras dengan tujuan fiskal nasional, momen kebijakan ini sangat menekan sektor hilir. Smelter nikel saat ini tengah menghadapi krisis logistik parah akibat konflik Timur Tengah, di mana biaya sulfur untuk pabrik High-Pressure Acid Leach (HPAL) telah melonjak dari 25% hingga mencapai 35% dari total beban operasional. Akibatnya, forum industri hilir secara aktif mendesak pemerintah untuk menunda segala bentuk kenaikan HPM, memperingatkan bahwa menggelembungkan biaya bahan baku secara agresif dari sisi hulu saat ini dapat melumpuhkan agenda hilirisasi nasional.

Author: Mata Bumi