
Konflik Timur Tengah Cekik Pasokan Sulfur, Smelter Nikel Desak Penundaan Bea Keluar dan Kenaikan HPM
Bloomberg – 8 April 2026 – Eskalasi konflik di Timur Tengah menciptakan kemacetan parah bagi industri nikel Indonesia dengan mengganggu impor sulfur yang krusial dari Teluk Persia. Arif Perdana Kusumah, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), memperingatkan bahwa biaya sulfur untuk smelter hidrometalurgi High-Pressure Acid Leach (HPAL) telah melonjak dari 25% menjadi 30-35% dari total beban operasional. Dengan rekam jejak 75% impor sulfur Indonesia berasal dari negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi (1,76 juta ton pada 2025), Qatar, dan UEA, blokade Selat Hormuz saat ini telah memutus jalur pasokan utama yang dibutuhkan untuk memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP). MHP merupakan bahan baku utama baterai EV yang membutuhkan sekitar 11,7 ton sulfur untuk setiap ton produksinya.
Mimpi buruk logistik eksternal ini diperparah oleh tekanan struktural domestik. Kebijakan ketat pemerintah yang membatasi produksi bijih nikel mentah telah memicu kondisi kekurangan pasokan (shortage) yang parah, mendongkrak biaya bahan baku, dan mengancam penurunan tingkat utilisasi smelter secara drastis. Analis di Shanghai Metal Market (SMM) memprediksi bahwa smelter Indonesia kini akan terpaksa bersaing sengit untuk mendapatkan pasokan sulfur non-Timur Tengah yang terbatas, yang akan makin mengerek total biaya logistik (landed cost) akibat lonjakan biaya pengiriman dan premi asuransi.
Menghadapi krisis yang bertubi-tubi ini, FINI mendesak pemerintah untuk menunda usulan pengenaan bea keluar (BK) terhadap produk antara nikel seperti MHP, NPI, dan feronikel, serta melakukan kajian independen terhadap rencana kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM). Arif berpendapat bahwa menggelembungkan biaya bahan baku melalui HPM secara bersamaan dengan memajaki produk ekspor akhir akan membebani industri dari dua sisi, yang berpotensi menghentikan agenda hilirisasi Indonesia pada fase kritis ini. Forum ini menegaskan bahwa bea keluar seharusnya hanya menargetkan komoditas mentah, bukan barang olahan, untuk memastikan industri tetap kompetitif di kancah global di tengah guncangan rantai pasok yang belum pernah terjadi sebelumnya.

