Pertambangan

IUP Operasi Produksi adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin … Read more

Menurut Pasal 1 ayat 33 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Pencadangan Negara (“WPN”) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), dengan memperhatikan aspirasi daerah, menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan … Read more

Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 22 UU Minerba mencantumkan beberapa kriteria untuk menetapkan WPR yang diumumkan kepada masyarakat secara … Read more

Dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ada tujuh asas hukum pertambanganmineral dan batubara. Ketujuh asas itu meliputi: 1. Manfaat Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubaradapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep … Read more

Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 30 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WP sendiri ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan … Read more

O PERSYARATAN 1 Profil Perusahaan dengan Mencantumkan : A. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan yang maksud dan tujuan bergerak dibidang : Pertambangan Dan Perdagangan Hasil Pertambangan batubara – Susunan Direksi Perusahaan – Susunan Pemegang Saham B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) C. SIUP/BKPM (PMA) (salah satu bidang usahanya bergerak dibidang perdagangan batubara) D. Tanda … Read more

1 Surat Permohonan 2 Lampiran A Lampiran permohonan – Foto copy Akta Perubahan Terakhir – Foto copy Tanda Daftar Perusahaan – Foto copy Surat Keterangan Domisili Tenaga Ahli – Foto copy KTP/IMTA – Foto copy Ijasah – Foto copy sertifikat keahlian – Curicullum Vitae (CV) – Surat Pernyataan Tenaga Ahli B Lampiran laporan keuangan C … Read more

1 Surat Permohonan 2 Lampiran A Lampiran permohonan – Foto copy NPWP – Foto copy Akta Pendirian Perusahaan – Foto copy Akta Perubahan Terakhir – Foto copy Tanda Daftar Perusahaan – Foto copy Surat Keterangan Domisili Tenaga Ahli – Foto copy KTP/IMTA – Foto copy Ijasah – Foto copy sertifikat keahlian – Curicullum Vitae (CV) … Read more

Berita Acara Hasil Rekonsiliasi SK Pecadangan Wilayah (legalisir asli) SK Eksplorasi (legalisir asli) IUP Operasi Produksi (legalisir asli) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Akta Perusahaan dan Perubahan Terakhir Post Views: 51