Apakah Swasta Bisa Memiliki IUP LTJ? Cara Menilai Jalur Hukumnya
Pahami cara menilai peluang swasta pada LTJ: bedakan hak wilayah, IUP, jasa, pengolahan dan kerja sama serta periksa aturan terbaru.
Regulasi
Panduan Terstruktur Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia
Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia diatur secara menyeluruh melalui hierarki perundang-undangan yang mengintegrasikan sektor pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, dan kehutanan. Regulasi ini mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pertambangan untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practices), mulai dari perencanaan awal dokumen lingkungan, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, hingga … Read more
Regulasi Pengusahaan LTJ dan Peran BUMN
Telaah kerangka pengusahaan LTJ, peran BUMN, PP 39/2025 serta status Permen ESDM 18/2025 yang diubah Permen 12/2026.
Perubahan Besar di Tambang Kita: 5 Hal Paling Mengejutkan dari Aturan Baru Mineral dan Batubara
Sektor pertambangan Indonesia tengah memasuki babak baru yang penuh dinamika. Di tengah fluktuasi harga komoditas mineral dan batubara global yang sulit diprediksi, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan regulasi anyar, yakni Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2025 dan PP Nomor 25 Tahun 2024. Langkah ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan strategi besar negara untuk menjaga … Read more
Panduan Persyaratan Pengajuan RKAB 2026 Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2025
Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menetapkan perubahan fundamental dalam tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) dengan memberlakukan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Regulasi ini secara resmi mengembalikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ke siklus tahunan untuk periode 2026 dan seterusnya, menggantikan sistem tiga … Read more
Pedoman Pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara
Kerangka Kerja Fundamental Pedoman Konservasi Bagian pendahuluan ini menetapkan konteks hukum, ruang lingkup, dan kosakata inti dari peraturan. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi untuk memahami kewajiban spesifik yang dirinci dalam bagian-bagian selanjutnya. 1.1 Otoritas Regulasi dan Tujuan Dokumen ini, yang secara resmi berjudul “PEDOMAN PELAKSANAAN KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA,” merupakan Lampiran VII dari Keputusan Menteri … Read more
Strategi “Blending” Batubara: Memahami Aturan Main Baru dalam Permen ESDM No. 6 Tahun 2026
Pasar batubara saat ini tidak lagi sekadar bicara tentang volume, melainkan presisi spesifikasi. Di tengah semakin lebarnya jarak antara kualitas batubara di pit-head dengan standar ketat yang diminta oleh PLN maupun pasar ekspor, strategi pencampuran atau coal blending menjadi instrumen krusial bagi keberlangsungan bisnis. Namun, era “zona abu-abu” dalam praktik pencampuran telah berakhir. Melalui Permen … Read more
Info Tambang batubara OP yang sudah mendapat sertifikat CNC
Januari 2014 April 2014 Post Views: 108
Pengumuman C&C Tahap Ke VII DAN PEMBATALAN STATUS C&C
16 Oktober 2012 22:48:37 Pengumuman C&C Tahap Ke VII DAN PEMBATALAN STATUS C&C PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP PENGUMUMAN C&C TAHAP KE VIIDAN PEMBATALAN STATUS C&C Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-tujuh sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain : Wilayah IUP tidak tumpang … Read more
Aset yang Wajib Dimiliki Pemegang IUP
Artikel ini membahas aset dan sarana yang dikaitkan dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam naskah aslinya. Pembahasan merujuk pada peraturan yang disebut di bawah; ketentuan pertambangan dapat berubah, sehingga pembaca perlu memeriksa regulasi terbaru sebelum mengambil keputusan. Kompetensi dan peralatan pemegang IUP Naskah tersebut mengaitkan pemberian IUP dengan kompetensi, modal, dan keahlian untuk menjalankan … Read more
REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TAHAP II UNTUKWILAYAH KALIMANTAN
Pada 18–19 September 2012, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan Rekonsiliasi Nasional Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap II untuk wilayah Kalimantan. Kegiatan ini menindaklanjuti rekonsiliasi Tahap I pada 3–6 Mei 2011 serta inventarisasi dan verifikasi data IUP, dengan tujuan mempercepat penyelesaian IUP berstatus Non-Clear and Clean. Jadwal Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II Pada saat pengumuman, … Read more