Pencabutan Izin Tambang di Indonesia

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia diatur dalam kerangka perundang-undangan yang berlapis, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan dan Keputusan Menteri. Secara garis besar, izin tambang dapat dicabut jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban administratif, teknis, maupun lingkungan.

Berikut adalah landasan hukum dan informasi aturan terkait pencabutan izin tambang:

1. Dasar Hukum Utama (Undang-Undang)

Aturan tertinggi mengenai pencabutan izin ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Berdasarkan Pasal 119, Menteri dapat mencabut IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan alasan:

• Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP/IUPK atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pemegang izin melakukan tindak pidana pertambangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
• Pemegang izin dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

2. Penyebab Pencabutan secara Administratif

Aturan turunan mengenai pelanggaran apa saja yang bisa berujung pada pencabutan diatur secara detail melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Salah satu yang terbaru adalah Permen ESDM No. 10 Tahun 2023.

Dalam peraturan tersebut, pencabutan izin umumnya merupakan bentuk sanksi administratif paling berat. Beberapa pemicu utamanya meliputi:

• Penelantaran Lahan: Tidak melakukan aktivitas eksplorasi atau operasi produksi setelah izin diterbitkan.
• Mangkir dari RKAB: Perusahaan tidak mengajukan atau menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) secara berturut-turut (misal: mangkir selama 2 tahun).
• Kewajiban Keuangan: Menunggak iuran tetap, iuran produksi (royalti), atau tidak memenuhi jaminan reklamasi lingkungan.
• Pelanggaran Lingkungan: Kegiatan tambang terbukti mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang fatal.

Biasanya, sebelum dicabut, pemerintah akan memberikan sanksi bertahap berupa: Peringatan tertulis $\rightarrow$ Penghentian sementara kegiatan usaha $\rightarrow$ Pencabutan Izin.

3. Pencabutan Khusus oleh Satgas Penataan Investasi

Sejak tahun 2022, Pemerintah melakukan aksi pencabutan ribuan IUP secara massal yang tidak produktif melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus. Hal ini diatur melalui:

• Keppres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
• Melalui instrumen ini, wewenang evaluasi dan pencabutan IUP diserahkan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan tujuan menertibkan izin-izin “tidur” yang izinnya sudah keluar namun tidak ada aktivitas lapangan yang bermanfaat.

4. Mekanisme Pemulihan / Keberatan Atas Pencabutan IUP

Jika suatu perusahaan merasa pencabutan IUP-nya tidak sah atau cacat prosedur, hukum membuka ruang bagi mereka untuk melakukan perlawanan:

• Upaya Administratif: Mengajukan keberatan secara tertulis dengan membawa bukti-bukti administratif (bukti bayar pajak, RKAB, dll) kepada Satgas BKPM atau Kementerian ESDM.
• Gugatan Hukum: Menggugat keputusan pencabutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
• Aturan Pemulihan: Jika perusahaan memenangkan gugatan di PTUN dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), pemulihan atau pembatalan status pencabutan IUP tersebut diatur dan diproses melalui Kepmen ESDM No. 297.K/MB.01/MEM.B/2023. Kementerian ESDM wajib mengaktifkan kembali status IUP perusahaan di sistem MODI (Minerba One Data Indonesia).

Author: geolocana@gmail.com