Regulasi

Proses Perpanjangan IUP Operasi Produksi Batubara di Indonesia

by

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Batubara merupakan tahapan penting untuk menjamin keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan setelah masa berlaku izin berakhir. Proses ini dilaksanakan secara ketat oleh Pemerintah guna memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan. Dasar Hukum Proses perpanjangan IUP OP Batubara mengacu pada … Read more

Penyusunan Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan Tambang

by

Penyusunan Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan (FS) tambang batubara di Indonesia diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang saling mengikat, mulai dari Undang-Undang hingga pedoman teknis berupa Keputusan Menteri/Dirjen. Berikut adalah payung hukum dan peraturan yang secara spesifik mengatur terkait kewajiban, tata cara penyusunan, hingga format pelaporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan Batubara: 1. Undang-Undang (UU) UU … Read more

Mengapa Izin Ekspor Otomatis Adalah “Game Changer” bagi Eksportir Indonesia

by

Bayangkan skenario klasik yang menghantui setiap eksportir: jadwal kapal sudah terkunci, pembeli di luar negeri mendesak, namun barang tertahan di pelabuhan hanya karena selembar izin yang tak kunjung ditandatangani di meja birokrat. Di tahun 2026, mimpi buruk administratif ini resmi menemui “tombol pemutusnya”. Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2026. Sebagai perubahan … Read more

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

by

IUP Operasi Produksi adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP … Read more

Penetapan Wilayah Pertambangan (WP)

by

Sesuai Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan merupakan landasan dalam pengelolaan wilayah pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. WP sendiri terbagi … Read more

Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

by

IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal … Read more

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

by

IUP Operasi Produksi adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin … Read more

Wilayah Pencadangan Negara

by

Menurut Pasal 1 ayat 33 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Pencadangan Negara (“WPN”) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), dengan memperhatikan aspirasi daerah, menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan … Read more

Wilayah Pertambangan Rakyat

by

Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 22 UU Minerba mencantumkan beberapa kriteria untuk menetapkan WPR yang diumumkan kepada masyarakat secara … Read more

ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

by

Dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ada tujuh asas hukum pertambanganmineral dan batubara. Ketujuh asas itu meliputi: 1. Manfaat Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubaradapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep … Read more

Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

by

Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 30 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WP sendiri ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan … Read more

PERSYARATAN PERMOHONAN IUP OPK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA

by

O PERSYARATAN 1 Profil Perusahaan dengan Mencantumkan : A. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan yang maksud dan tujuan bergerak dibidang : Pertambangan Dan Perdagangan Hasil Pertambangan batubara – Susunan Direksi Perusahaan – Susunan Pemegang Saham B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) C. SIUP/BKPM (PMA) (salah satu bidang usahanya bergerak dibidang perdagangan batubara) D. Tanda … Read more